Beritalain.id - PANGKALPINANG. Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama langsung menggelar rapat khusus bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi serta camat usai di demo oleh Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang sekaligus Tim Relawan Kotak Kosong Pangkalpinang. Jumat (25/10/2024).
Rapat yang digelar secara tertutup di ruang Walikota itu membahas tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran yang menuntut agar Pj Wali Kota Pangkalpinang menindak ASN, Lurah, hingga honorer yang diduga tidak netral dan mendukung paslon Pilkada Pangkalpinang 2024.
Saat bertemu dengan massa, Budi menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu laporan resmi dari tim demonstran yang akan disampaikan kepada Bawaslu.
Dirinya juga berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius. Termasuk kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan netralitas dalam Pilkada.
"Kami akan menunggu laporan yang diajukan oleh para demonstran dan akan menindaklanjutinya dengan tegas. Apapun sanksinya, baik itu sanksi ringan maupun berat, akan kami terapkan kepada ASN, lurah, maupun honorer yang terbukti mencederai demokrasi," ujar Budi kepada massa.
Budi juga menghimbau kepada relawan kolom kosong untuk menghormati apapun hasilnya.
"Kami akan melakukan proses pemeriksaan dan sanksi apa yang akan dijatuhkan, guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi," tukas Budi Utama.
