Banyak Keluhan SPMB, DPRD Pangkalpinang Sambangi Orang Tua Anak

Beritalain.id - PANGKALPINANG. Banyaknya keluhan warga terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Daerah Pemilihan (Dapil) Gerunggang, Dio Febrian dan Sumardan, turun langsung menemui warga.

Kunjungan tersebut dilakukan di Kelurahan Tua Tunu, salah satu wilayah yang paling terdampak sistem zonasi berbasis jarak.

"Kedatangan kami hari ini menemui para orang tua di Kelurahan Tua Tunu ini karena adanya kecemasan dari para orang tua, anak-anak mereka terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang menengah," ujar Dio Febrian saat berdialog dengan warga di salah satu rumah warga, Sabtu (5/7/2025).

Menurut Dio, sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan titik jarak menyebabkan anak-anak dari wilayah terjauh seperti Tua Tunu sulit diterima di sekolah negeri tingkat menengah pertama.

"Kalau kita lihat sistem saat ini, banyak anak-anak dari wilayah ini yang tidak bisa lanjut sekolah karena letaknya jauh dari sekolah negeri yang ada," jelas Dio, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang yang membidangi urusan pendidikan. 

Ia menegaskan, pemerintah khususnya Dinas Pendidikan tidak boleh lepas tangan dan memaksa anak-anak untuk bersekolah di sekolah swasta.

"Jangan sampai ada pemaksaan masuk sekolah swasta, sedangkan banyak orang tua yang tidak mampu secara ekonomi," tegas Dio.

Senada dengan itu, Sumardan juga berkomitmen bersama anggota DPRD lainnya untuk terus memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh anak-anak di Kota Pangkalpinang dengan melakukan pertemuan khusus dengan Pemerintah Kota terlebih dengan Pj Walikota Pangkalpinang.

"Kami bersama-sama akan memperjuangkan agar anak-anak Pangkalpinang, khususnya di wilayah-wilayah terjauh, tetap bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya," ujar Sumardan.

DPRD Kota Pangkalpinang akan terus mendorong agar sistem penerimaan siswa baru dapat dievaluasi, sehingga tidak ada anak-anak yang terhambat melanjutkan pendidikan akibat persoalan zonasi.